Penyakit Infeksi masih Mengancam Bayi

campaak 2

Dibandingkan dengan 10 tahun lalu, cakupan beberapa imunisasi rutin yang wajib diberikan sesuai program pemerintah cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan sejumlah penyakit infeksi pada bayi, seperti campak, belum teratasi dan masih mengancam bayi yang tidak diimunisasi.
Sejumlah daerah belum optimal melakukan imunisasi, dengan cakupan kurang dari 90 persen pada tahun 2008. Untuk imunisasi campak di Papua, misalnya, baru tercakup 60,7 persen, Sulawesi Barat 77,6 persen, dan Nusa Tenggara Timur 74,2 persen. Campak ditandai dengan demam tinggi dan bintik-bintik merah. Penyakit campak di dunia membunuh satu dari 1.000 kasus infeksi.
Tidak tercapainya target imunisasi hingga mencakup semua bayi, di beberapa daerah, antara lain disebabkan pemahaman masyarakat yang masih terbatas, bahkan keliru, terhadap imunisasi, terutama di perkotaan. Adapun di pedesaan karena minimnya infrastruktur dan rendahnya cara hidup sehat. “Keberhasilan program imunisasi sangat tergantung kesiapan petugas kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat, dan alat untuk menjamin efektivitas vaksin,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, Sabtu (5/9) di Jakarta.
Upaya imunisasi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1970-an pada bayi dan anak. Sesuai program imunisasi pemerintah, ada lima jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi usia 0-11 bulan, yaitu polio, BCG, hepatitis B, DPT, dan campak. Adapun imunisasi yang dianjurkan adalah MMR, Hib, tifoid, hepatitis A, varisela, PPV, dan pneumokokus (IPD).
Beberapa manfaat imunisasi wajib antara lain vaksin hepatitis B mencegah infeksi hepatitis B, vaksin BCG untuk menghindari tuberkulosis berat, vaksin DPT untuk mencegah difteri, batuk rejan (pertusis) dan tetanus. Adapun vaksin polio untuk menghindari penyakit polio.
Mencegah infeksi
Imunisasi merupakan hal mendasar untuk diberikan kepada setiap anak. ”Masa depan bangsa ditentukan anak saat ini. Karena itu, salah satu sasaran Millennium Development Goals 2015 adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak balita, membasmi berbagai penyakit infeksi,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Badriul Hegar. Sejauh ini, kematian anak di bawah usia satu tahun di Indonesia sangat tinggi.
Sekitar 75 persen kematian bayi di bawah umur 1 tahun karena infeksi saluran napas akut (ISPA), komplikasi perinatal (bayi umur 0-28 hari), dan diare. Karena itu, upaya mengatasi ketiga penyebab utama kesakitan dan kematian itu harus diutamakan. Banyak penyakit terkait ISPA bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain campak, pertusis, Hib, dan pneumokokus. Imunisasi hepatitis B pada bayi juga bisa mencegah kanker hati kelak pada usia produktif. Karena 90 persen bayi yang dilahirkan ibu dengan infeksi hepatitis B akan terinfeksi virus itu, 95 persen di antaranya berkembang menjadi kronik dan kanker hati.
“Pemberian vaksin dapat melindungi anak dari serangan berbagai penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merangsang sistem imunologi tubuh membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit.”
Keuntungan vaksin dapat dirasakan secara individu, sosial, dan menunjang sistem kesehatan nasional. Jika seorang anak telah mendapat vaksinasi, 80-95 persen akan terhindar dari penyakit itu. Hal ini memutus rantai penularan penyakit dari anak ke anak lain atau orang dewasa yang hidup bersama, menurunkan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit, mencegah kematian dan kecacatan seumur hidup. Menkes menyatakan, empat vaksin wajib seperti polio, DPT, campak, dan BCG adalah produksi dalam negeri. Karena itu, saat melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang menolak vaksin tersebut, ia menjelaskan bahwa keempat vaksin diproduksi Bio Farma. Bio Farma sudah mengekspor vaksin produksinya dan sudah menguasai 35 persen pasar dunia. Tjandra Yoga menyatakan, cakupan imunisasi tidak menurun, tetapi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada hepatitis B, penurunan cakupan imunisasi tahun 2007 terjadi karena perubahan kebijakan, yaitu menggabungkan DPT dan hepatitis B apabila bayi sudah berusia di atas tujuh hari.
Keberhasilan imunisasi rutin bergantung pada petugas kesehatan, kesadaran masyarakat, dan alat penyimpan vaksin. Sejak desentralisasi sektor kesehatan, dana operasional imunisasi dilimpahkan ke daerah, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi logistik vaksin ke semua provinsi.
Dalam menjalankan program imunisasi rutin, kendala yang dihadapi adalah banyak posyandu yang tidak aktif lagi di banyak daerah. Karena itu, revitalisasi posyandu mulai dilakukan agar bayi terpantau kesehatannya dan mendapat imunisasi lengkap.
Sumber: Kompas.com

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>